Pengamat Soroti Program Pemerintah: Kebijakan Bagus Harus Diikuti Tata Kelola Matang

RADARMETRO.DISWAY.ID -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai konsisten dalam merealisasikan janji-janji politiknya saat kampanye. Namun, efektivitas dan dampak program di tingkat bawah dinilai masih terganjal lemahnya eksekusi serta pengawasan di lapangan.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyoroti sejumlah program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih.

Menurutnya, program-program tersebut pada dasarnya memiliki niat dan substansi yang sangat baik. Bahkan, skema seperti MBG sudah sukses diterapkan di berbagai negara maju maupun berkembang, mulai dari Jepang, Amerika Serikat, Brasil, hingga India.

Hanya saja, Trubus menegaskan bahwa negara-negara tersebut didukung oleh tata kelola dan sistem pelaksanaan yang jauh lebih matang.

"Kalau dari sisi konsistensi, pemerintah sudah menjalankan janji politiknya. Yang menjadi persoalan adalah implementasi di lapangan yang masih sering bermasalah," ujar Trubus.

BACA JUGA:Audiensi ke Kementan, IKWT Lampung Tengah Dorong Wanita Tani Lebih Mandiri

Di samping itu, Trubus menilai penurunan tingkat kepuasan atau kepercayaan publik yang terekam dalam sejumlah survei belakangan ini bukan disebabkan oleh substansi kebijakan yang buruk. Muaranya justru ada pada eksekusi di tingkat daerah yang belum optimal.

Menurut Trubus, Presiden tentu tidak bisa mengawasi langsung teknis operasional hingga ke pelosok daerah setiap hari. Manis pahitnya persepsi publik akhirnya sangat bergantung pada kinerja para pelaksana di tingkat bawah.

Sebab itu, setiap program pemerintah dituntut tak sekadar ada, tetapi harus terasa dampaknya secara langsung dan memiliki urgensi yang jelas bagi masyarakat penerima manfaat.

Soal Kritik dan Isu Reshuffle Kabinet

Menanggapi gelombang kritik dari masyarakat, Trubus menyebut pihak pemerintah pada dasarnya terbuka terhadap masukan. Namun, ia memberi catatan bahwa kritik yang efektif harus ditopang oleh data konkret dan hasil riset, bukan sekadar asumsi apalagi disinformasi.

"Kalau kritik saja biasanya diterima cuma memang seringkali kritik-kritik itu disampaikan nggak berbasiskan data. Jadi hanya opini gitu, jadi kalau opini itu nggak bisa harusnya dasarnya itu data, dasarnya by research gitu melalui kajian, penelitian dulu itu itu mesti diterima," ungkap Trubus.

"Tapi kalau kalau hanya disinformasi, hoax gitu kan kebanyakan hoax opini-opini, itu biasanya memang kritik-kritik seringkali tidak didengar," jelasnya.

BACA JUGA:Kasus Little Aresha Masuk Pengawasan Ombudsman RI, Wali Murid Sampaikan Sejumlah Catatan Penanganan Perkara

Sementara itu, terkait dorongan publik yang menginginkan adanya perombakan atau reshuffle kabinet terhadap sejumlah menteri yang disorot, Trubus menilai langkah tersebut tidak sederhana. Meski hak prerogatif berada di tangan Presiden, dinamika politik dan komitmen koalisi tetap menjadi pertimbangan yang rumit.

Sumber: