RADARMETRO.DISWAY.ID -- Data ekonomi yang akurat menjadi salah satu kunci agar program pembangunan tidak salah sasaran. Karena itu, Pemerintah Kota Metro mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sekaligus mendorong penguatan peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan data nasional.
Dalam pelaksanaan sensus tersebut, sekitar 106.816 unit usaha dan keluarga di Kota Metro berhasil didata dengan melibatkan 144 petugas lapangan. Pendataan menjangkau lima kecamatan, 22 kelurahan, hingga 855 Satuan Lingkungan Setempat (SLS).
Capaian dan berbagai tantangan di lapangan itu menjadi bahan pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan BPS bersama Komisi X DPR RI, Jumat (16/10/2026).
Sekretaris Daerah Kota Metro menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan proses pendataan tidak hanya memenuhi target, tetapi juga menghasilkan informasi yang benar-benar menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat.
BACA JUGA:Pemkab Lampung Tengah Dorong Perusahaan Pahami Tata Cara Pengesahan Aturan Kerja
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional untuk memetakan aktivitas usaha dan perkembangan ekonomi. Hasil pendataan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan sensus di Kota Metro sendiri melibatkan koordinasi antara BPS, pemerintah daerah, petugas lapangan, dan sejumlah pemangku kepentingan. Kerja sama tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk menjangkau sasaran pendataan di berbagai wilayah.
Meski demikian, proses pengumpulan data tidak lepas dari tantangan. Karakteristik usaha yang beragam, kondisi wilayah, serta situasi masyarakat menuntut petugas menerapkan pendekatan yang tepat agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pengawasan dan koordinasi juga perlu dijaga selama pendataan berlangsung. Langkah ini penting untuk meminimalkan kesalahan sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur.
Pemkot Metro menegaskan, evaluasi SE2026 harus menghasilkan masukan yang bisa diterapkan pada pelaksanaan sensus maupun survei berikutnya. Sejumlah hal yang menjadi perhatian meliputi identifikasi unit usaha, proses wawancara, pembagian beban kerja petugas, hingga pemanfaatan teknologi digital.
BACA JUGA:Pemkab Sleman Salurkan Santunan Kematian bagi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Padat Karya
Dengan evaluasi tersebut, pengalaman di lapangan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi BPS dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik.
FGD itu turut dihadiri Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Riswan Nasution, tim tenaga ahli Komisi X DPR RI, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro, Kepala Bapperida Kota Metro, Kepala BPS Kota Metro, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Selain membahas pelaksanaan sensus, forum tersebut menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Kebutuhan terhadap data yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan dinilai semakin penting untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah.
Dalam pembangunan daerah, data statistik bukan sekadar kumpulan angka. Informasi yang tersedia perlu dimanfaatkan untuk memetakan potensi ekonomi, menentukan program prioritas, dan mengukur keberhasilan pembangunan.