RADARMETRO.DISWAY.ID - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir menekankan pentingnya akurasi data mengenai angka-angka kenaikan atau penurunan dengan daya beli masyarakat serta meminta tindakan konkret terhadap produk-produk yang harganya masih mengalami kenaikan yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal ini disampaikan pada saat rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara virtual yang diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Metro, Rabu 2 Oktober 2024.
“Terkait dengan data deflasi yang dirilis BPS, saya ingin menekankan pentingnya melakukan evaluasi lebih lanjut, terutama mengenai dampaknya terhadap daya beli masyarakat.
Di sisi lain, saya juga ingin mengingatkan bahwa kita perlu tetap waspada terhadap potensi gejolak harga di masa depan.
Oleh karena itu, saya berharap pemerintah dan seluruh kementerian terkait dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi,” ucapnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi nasional pada bulan September 2024 secara Year-on-Year (YoY) sebesar 1,84 persen.
BACA JUGA:Metro Raih Nomine 8 Besar Anugerah Layanan Investasi 2024, Kategori Pemerintah Kota
Meskipun turun dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya, masih terdapat beberapa daerah yang tingkat inflasinya berada di atas angka inflasi nasional.
--
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa BPS selalu menjaga independensi dalam penghitungan inflasi, sehingga angka yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
Amalia mengatakan Laporan inflasi September 2024 menunjukkan adanya dinamika yang menarik di antara berbagai komponen penyusun indeks harga konsumen (IHK).
Secara keseluruhan, terdapat tren deflasi yang dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok komoditas bergejolak.
Namun, komponen inti justru mengalami inflasi, yang mengindikasikan adanya tekanan inflasi dari sisi permintaan.
“Dari total provinsi di Indonesia, 24 provinsi mengalami deflasi pada bulan September 2024, sedangkan 14 provinsi lainnya mengalami inflasi.
Perbedaan tingkat inflasi antar provinsi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti struktur ekonomi daerah, komoditas unggulan, dan kebijakan daerah,” paparnya.