1.Perlindungan Hukum — Jaminan agar para pembela HAM tidak dikriminalisasi atas aktivitas advokasinya.
2.Keamanan Fisik — Mekanisme efektif untuk melindungi HRD dari ancaman kekerasan.
3.Kebebasan Berekspresi — Penghormatan terhadap hak HRD untuk bersuara tanpa takut represali.
4.Akses Keadilan — Proses hukum yang adil dan transparan bagi HRD yang menghadapi tuntutan.
Namun, tantangan terbesar masih terletak pada benturan antara kepentingan negara yang kerap memprioritaskan stabilitas politik dan keamanan di atas hak individu. Banyak HRD yang dicap sebagai "ancaman" semata karena aktivitas mereka dianggap mengganggu kepentingan elite tertentu. Padahal, keberadaan HRD justru membantu negara menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menegakkan HAM.
Kriminalisasi terhadap pembela HAM harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Negara memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa semua warganya, termasuk mereka yang berada di garis depan memperjuangkan keadilan, dilindungi hak-haknya. Ini bukan sekadar soal melindungi individu, tetapi soal menjaga fondasi demokrasi kita.
Generasi muda dan masyarakat sipil harus terus mengawal isu ini melalui dialog publik, advokasi kebijakan, dan dukungan nyata bagi para pembela HAM. Jika negara gagal memberikan perlindungan, maka ke mana lagi rakyat bisa mencari keadilan?
Sudah saatnya kita menjadikan momen ini sebagai titik balik untuk mendorong reformasi yang nyata. Melalui pendidikan, dialog terbuka, dan solidaritas, kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi dan keberanian untuk berbicara. Suara-suara keadilan harus tidak hanya didengar, tetapi juga dilindungi oleh negara. Ini adalah tanggung jawab kita bersama: membangun Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya.