Pemilihan Ketua KONI: Jangan Lagi Olahraga Jadi Langganan Kasus

Publikasikan visi-misi calon ketua, uji di forum terbuka bersama cabor dan publik.

2. Batasi rangkap jabatan dan konflik kepentingan

Idealnya, Ketua KONI tidak merangkap jabatan politik atau posisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan terhadap penganggaran hibah.

Wajib deklarasi kepentingan dan harta kekayaan di awal masa jabatan.

3. Fit and proper test oleh panel independen

Libatkan unsur olahraga, akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur penegak hukum sebagai observer untuk menilai integritas calon.

Bukan sekadar voting di ruangan tertutup yang sudah “diatur” sebelumnya.

4. Perkuat sistem keuangan dan LPJ

Salurkan dana langsung ke rekening cabor, tanpa potongan apa pun, dengan format NPHD dan juknis yang jelas.

Terapkan sistem e-LPJ yang terdokumentasi dan mudah diaudit, serta wajibkan audit rutin bersama APIP dan BPKP/BPK sesuai kewenangan.

5. Pendampingan hukum sejak awal

Bangun kerja sama struktural dengan Kejaksaan untuk pendampingan hukum dan pencegahan korupsi, bukan baru mencari penegak hukum ketika sudah jadi kasus.

6. Keterlibatan cabor dan atlet dalam pengawasan

Cabor dan atlet adalah pihak yang paling merasakan langsung apakah dana benar sampai atau tidak.

Bentuk forum komunikasi cabor untuk menilai kinerja KONI secara berkala dan menyampaikan laporan bila ada dugaan pemotongan atau tekanan.

Penutup: Salam Olahraga, Mari Perbaiki Sistem untuk Lampung Tengah

Sumber: