Pengamat Sebut Piadato Kenegaraan Jokowi Inkonsisten dan Tak Ada Esensi Krusial

RADARMETRO - Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023) kemarin mendapat kritikan dari pengamatan politik Ubedilah Badrun.

Ubedilah Badrun yang merupakan mantan Aktivis 98, sekaligus Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menganggap pidato Jokowi di hadapan Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, para menteri, dan para pejabat negara lainnya, tak konsisten.

Menurut Ubedilah Inkonsistensi Jokowi dalam pidato kenegaraannya terlihat dari curhatan diawal pidato yang menekankan bahwa dirinya adalah seorang presiden, bukan lurah yang sering disebut-sebut para politikus.

Dengan posisi sebagai presiden itu, Jokowi mengatakan bahwa capres-cawapres itu bukan urusan presiden, tetapi urusan ketua partai politik.

Ubedilah mengatakan hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Jokowi yang mengatkan dirinya akan "cawe-cawe" dalam Pilpres 2024.

BACA JUGA:Insiden Peringatan HUT RI ke-78, Untung Ada Sertu Ahmadi

 “Pernyataan tersebut tidak konsisten dengan pernyataan Jokowi pada akhir bulan Mei lalu yang mengatakan soal capres-cawapres akan ikut cawe-cawe demi bangsa dan negara,” ujar Ubedilah mengutip Tempo, Rabu (16/8/2023).

Selain menganggap Jokowi tak konsisten, Dia juga menilai pidato kenegaraan diujung masa kepemimpinannya Jokowi justru sama sekali tidak membahas hal-hal yang penting bagi negara.

Dia menyoroti isi pidato yang lebih banyak berisikan curhatan pribadi Jokowi daripada membahas hal yang lebih krusial seperti pemberantasan korupsi yang dinilai semakin menjadi-jadi.

"Padahal indeks korupsi Indonesia terpuruk anjlok hanya mendapat skor 34,"

Dia juga menyinggung pidato Jokowi yang tidak merespon soal demokrasi dan pemilu 2024, perkembangan Ibu Kota Negara (IKN), soal budi pekerti serta usulan MPR dan DPD tentang amandemen.

"Padahal isu–isu ini juga merupakan isu yang sangat krusial bagi negara," ucapnya.

"Padahal problem kenegaraan negeri ini sudah sangat sistemik sehingga tidak bisa hanya diatasi dengan amandemen yang parsial. Apalagi substansi usulannya seperti kembali ke masa lalu. Ini suatu kemunduran demokrasi," pungkasnya.

Dalam pidato selama hampir 30 menit kemarin, memang isi pidato kenegaraan Presiden Indonesia ketujuh banyak berisikan curhatan Jokowi.

Sumber: