Dikritik PDIP, Jokowi Pastikan Program Food Estate Terus Lanjut

RADARMETRO- Program lumbung pangan atau Food Estate yang digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan mendapat kritik keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, PDIP menyebut program Food Estate sebagai program gagal dan hanya merusak lingkungan.

Menanggapi kritik tersebut Presiden Jokowi menyatakan Food Estate merupakan program penting dan harus dilakukan guna menghadapi ancaman krisis pangan global yang sedang dihadapi dunia saat ini.

"Hati-hati semua kawasan, semua negara, sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semuanya masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis, gula, beras," kata presiden di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).

BACA JUGA:Puan Nilai Hasto Terlalu Jauh Ungkit Masalah Food Estate Prabowo

Jokowi mengatakan fenomena kenaikan harga pangan saat ini dikarenakan negara-negara di dunia saat ini memilih untuk menghentikan ekspor sejumlah bahan pangan dan menyimpannya untuk kepentingan dalam negeri masing-masing. 

Sebab itu Indonesia juga harus mulai memikirkan kebutuhan akan bahan pangan rakyatnya sendiri dan tidak mengandalkan impor dari luar negeri. Untuk itu Jokowi menegaskan program Food Estate harus terus dilanjutkan.

"Food Estate itu harus (dilanjutkan) untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun nanti kalau melimpah betul, tidak apa-apa untuk ekspor. Karena negara lain membutuhkan," ujar presiden.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritikan terhadap program Food Estate.

Hasto menyebut program yang berada dibawah kendali Kementerian Pertanian dan Pertahanan itu sebagai kejahatan lingkungan dan syarat kepentingan sebagian golongan.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto Kristiyanto juga menyinggung soal pelaksana program tersebut yakni PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang dimiliki oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YYSDP) dimana sebagian pengurusnya terhubung dengan partai Gerindra.

BACA JUGA:PDIP dan Gerindra Saling Tuding Tak Paham Aturan Perihal Deklarasi di Museum

Sehingga Menurut Hasto, program ini bukan hanya tak membuahkan hasil tapi juga syarat akan kepentingan sejumlah golongan.

Sumber: