BPPRD Diminta Analisa Pemberian Stimulus PBB-P2

RADARMETRO - Walikota Metro Wahdi meminta Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) menganalisa rencana pemberian stimulus atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Metro tahun 2023. Pemberian stimulus harus disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di masing-masing wilayah.

Demikian disampaikan Wahdi saat memimpim Rapat Expose

Stimulus PBB-P2 di Ruang Kerja Walikota Metro, Kamis (4/5/2023). Menurutnya, rencana pemberian stimulus harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang ada. Karenanya ia meminta BPPRD untuk melakukan analisa dan evaluasi.

"Sehingga rekomendasi yang muncul nantinya adalah rekomendasi yang dapat meningkatkan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, saat menghitung PBB.yang dibayarkan juga harus melihat NJOP yang ada," tegasnya.

BACA JUGA:Berulang Kali Disetubuhi Pengangguran, Mawar Hamil 2 Bulan

Dalam kesempatan tersebut, Wahdi juga meminta kepada seluruh stakeholder untuk bersama-sama membantu meningkatkan perolehan pajak dan restribusi daerah. Diakuinya, satkeholder perlu melakukan upaya  untuk meningkatkan PAD Kota Metro.

"Baik dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah. Apalagi kita ketahui PBB-P2 Kota Metro di tahun 2022 sampai saat ini tercapai sebanyak 64 persen," ungkapnya.

Meski demikian pihaknya mengapresiasi perolehan pajak tersebut. Terlebih dari 56.563 jumlah Obyek Pajak PBB-P2 yang mengajukan permohonan pengurangan, secara efektif hanya berjumlah 122 Obyek Pajak. "Namun dalam membuat keputusan itu tentu ada hal-hal yang dipertimbangkan. Terutama dilakukan berdasarkan aturan yang ada," pesannya.

BACA JUGA:25 Ekor Sapi di Metro Terpapar LDS, DKP3 Gencar Lakukan Pengobatan

Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Metro Syachri Ramadhan mengakui 

perlu adanya langkah-langkah yang lebih maksimal lagi dari BPPRD dalam meningkatkan perolehan PAD Kota Metro. Karenanya ia meminta dukungan semua pihak terutama Camat dan Lurah.

Sumber: