Kejari Pringsewu Baca Tuntutan Terhadap Kasus Korupsi BPHTB Mantan Kepala Bapenda.

PRINGSEWU,RADARMETRO.DISWAY.ID  Penuntut Umum Kejaksaan Negeri PRINGSEWU telah membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa Drs. Waskito Joko Suryanto, S.H., M.H., selaku mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten PRINGSEWU, dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Rabu (11/12/ 2024).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Pringsewu, I Kadek Dwi Ariatmaja SH., MH mengatakan, Berdasarkan fakta persidangan, Penuntut Umum menghadirkan sebanyak 12 saksi dan 4 ahli, yaitu ahli Hukum Tata Negara/Administrasi Negara (HTN/HAN), ahli pidana, ahli peraturan daerah, serta ahli auditor BPKP. 

ia menjelaskan, Seluruh keterangan saksi dan ahli menguatkan pembuktian bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa yang menetapkan pajak BPHTB lebih rendah dan memberikan keringanan pajak tanpa dasar yang sah terbukti melanggar hukum dan menyebabkan kerugian negara.

"Dalam analisisnya, Penuntut Umum menguraikan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur actus reus (perbuatan melawan hukum) dan mens rea (kesengajaan), sesuai teori kausalitas dan keterangan ahli,"(Ujarnya)

Penyalahgunaan wewenang ini tidak sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan tindak pidana korupsi yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

BACA JUGA:Pj Bupati Pringsewu Terima Penghargaan STBM Award 2024

Meskipun terdakwa dan Penasihat hukumnya menghadirkan 3 ahli ade charge sebagai upaya pembelaan, Penuntut Umum berpendapat bahwa keterangan ahli tersebut tidak relevan dan bahkan memperkuat dakwaan. 

"Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut tidak memberikan analisis objektif, menghindari pertanyaan penting, serta mengabaikan perkembangan yurisprudensi yang relevan," Terangnya.

Dalam tuntutannya, Penuntut Umum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

1. Hal-hal yang memberatkan:

Tindakan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp576.400.000,-.

2. Hal-hal yang meringankan:

Sumber: