PERPADI Kuatkan Sinergi Hulu dan Hilir Industri Perberasan Nasional

SURAKARTA, RADARMETRO.DISWAY.ID - Ir. Soetarto Alimoeso kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPP PERPADI periode 2025-2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) PERPADI VI yang digelar di Diamond Convention Center, Surakarta.

Pemilihan berlangsung menjelang dini hari pada 16 Januari 2025, menandai puncak dari rangkaian acara yang dimulai sejak Selasa, 14 Januari 2025.

Munas tersebut dihadiri lebih dari 1.500 peserta dan peninjau yang mewakili lebih dari 20 DPD provinsi serta ratusan DPC kabupaten/kota.

BACA JUGA:Hujan Deras di Pringsewu Sebabkan Banjir di Beberapa Wilayah, Warga Diminta Waspada

Dalam forum tersebut, formatur terpilih berasal dari enam DPD, yakni Aceh, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Barat. Para peserta memberikan waktu dua kali tujuh hari bagi formatur untuk menyusun kepengurusan di daerah masing-masing.

Dalam pidato pengukuhannya, Ir. Soetarto menegaskan pentingnya soliditas dan kekompakan dalam menyuarakan keresahan industri penggilingan padi, khususnya skala kecil menengah yang selama ini “dianggap tidak ada“ oleh sebagian besar masyarakat dan pemerintahan. Padahal jumlahnya bisa mendominasi kurang lebih 70% dari seluruh pemain industri.

Ir. Soetarto juga menggarisbawahi pentingnya dukungan strategis dari berbagai pihak. Pada 14-15 Januari 2025, beliau telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan, seperti Kementerian Pertanian, Bulog, PLN, Bank HIMBARA, dan mitra strategis lainnya.

BACA JUGA:Sat Intelkam Polres Lampung Utara Amankan Pelaku Pemalsuan Dokumen SKCK

Intinya Bapak Soetarto Alimoeso secara tegas meminta keberpihakan untuk menangani permasalahan di Industri penggilingan padi rakyat khususnya skala kecil menengah. 

Hal ini ditegaskan juga oleh Ir. H. Midi Iswanto, M.H selaku DPD PERPADI Lampung, yang terlihat selalu mengiringi Ir. Soetarto dalam banyak kesempatan.

Ir. H. Midi Iswanto menyatakan bahwa “fenomena masal yang terjadi saat ini adalah Industri penggilingan padi rakyat semakin terdesak karena banyak faktor akibat kurangnya keberpihakan para pemangku kebijakan strategis dalam jangka waktu 10 tahun terahir. Alhasil hampir semua penggilingan padi kecil saat ini dalam kondisi mati suri,"

BACA JUGA:Ciptakan Lingkungan Sehat, Pemkab Lamteng Bersih Pasar

Ia meyebut bahwa hal ini juga efek dahsyat dari Covid19, dimana saat itu hanya mitra penggilingan padi yang ditunjuk sebagai vendor saja yang bisa menjadi mitra pengadaan beras, akibatnya mereka tidak mampu melakukan kewajiban kepada pihak perbankan.

“Hingga saat ini penggilingan padi rakyat dengan berbagai skala belum mampu bangkit, tidak lain dan tidak bukan adalah karena faktor keuangan dan kredit macet. Fenomena yang bersifat masal dan luar biasa ini tidak bisa hanya disikapi dengan kebijakan yang populer oleh pihak Perbankan dan Kementrian terkait. Perlu upaya pemulihan instan supaya mereka bisa kembali bekerja,“ tambahnya.

Sumber: