Kemenkes Keluarkan Kebijakan Baru Imbas Meningkatnya Kasus Campak di 14 Provinsi

JAKARTA, RADARMETRO.DISWAY.ID - Lonjakan kasus campak di berbagai wilayah Indonesia mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah cepat dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/1602/2026.

Kebijakan ini berfokus pada perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien.

Berdasarkan data hingga pekan ke-11 tahun 2026 menunjukkan situasi belum sepenuhnya aman.

Sebanyak 58 Kejadian Luar Biasa (KLB) campak tercatat di 39 kabupaten/kota di 14 provinsi. 

BACA JUGA:Terbukti Suspend! Waka BGN Ingatkan Mitra yang Mark Up Harga Bahan Baku

Kasus sempat melonjak hingga 2.740 pada awal tahun, sebelum turun menjadi 177 kasus.

Namun, potensi penularan di fasilitas kesehatan masih tinggi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Andi Saguni, menegaskan risiko terbesar justru dihadapi tenaga kesehatan karena tingginya intensitas kontak dengan pasien.

"Fasilitas kesehatan menjadi titik rawan penularan. Karena itu, perlindungan tenaga medis tidak bisa ditawar dan harus diperkuat,” ujar Andi, di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2026.

Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang lebih fokus pada masyarakat umum, kebijakan kali ini menitikberatkan penguatan sistem di rumah sakit dan layanan kesehatan. 

BACA JUGA:Halal Bihalal FK-PLP, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Ajak Perkuat Persatuan Dorong Kemajuan Daerah

Seluruh fasilitas diminta memperketat skrining sejak awal, memperbaiki sistem triase, hingga memastikan pasien suspek langsung ditangani di ruang isolasi.

Kemenkes juga menyoroti pentingnya kesiapan alat pelindung diri (APD) dan disiplin tenaga kesehatan dalam menjalankan protokol pencegahan infeksi.

"Tidak hanya itu, tenaga medis yang mengalami gejala diminta segera melapor untuk mencegah penularan internal,"kata Andi.

Sumber: