Pemprov Lampung Dorong Pendidikan Berbasis Data Lewat TKA

BANDAR LAMPUNG, RADARMETRO.DISWAY.ID -- Pemerintah Provinsi LAMPUNG terus mendorong transformasi pendidikan berbasis data melalui pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada jenjang SMA/SMK/SLB/MA dengan tingkat kesiapan satuan pendidikan yang sangat tinggi sebagai fondasi pemetaan mutu pendidikan yang lebih akurat dan berkelanjutan

Hal tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan TKA di Daerah Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (16/4/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan bahwa pembangunan pendidikan di Lampung sejalan dengan visi daerah, “Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas 2045,” yang diwujudkan melalui Program 3 Cita, meliputi penguatan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“Pendidikan menjadi fondasi utama dalam menyiapkan generasi yang berdaya saing,” ujarnya.

BACA JUGA:Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Raih KWP Award 2026

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pelaksanaan TKA sebagai instrumen pemetaan capaian pembelajaran yang objektif dan terstandar. 

Berdasarkan data tahun 2025, pelaksanaan TKA pada jenjang SMA/SMK/SLB/MA berjalan dengan baik dan lancar.

Sementara itu, untuk pelaksanaan TKA tahun 2026 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, tingkat kesiapan satuan pendidikan di Lampung menunjukkan hasil yang sangat tinggi, yakni 99,96 persen untuk SD/MI, 99,77 persen untuk SMP/MTs, 94 persen untuk pendidikan kesetaraan, dan 74 persen untuk SLB.

Dalam mendukung pelaksanaan tersebut, Marindo menyampaikan bahwa Pemprov Lampung telah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari pembentukan tim teknis berjenjang, verifikasi kesiapan infrastruktur, pelatihan SDM, hingga penguatan koordinasi lintas daerah.

BACA JUGA:Gubernur Lampung Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

Selain itu, sistem pendaftaran peserta dilakukan secara kolektif dengan proses verifikasi ketat guna menjamin akurasi data.

Meski demikian, Marindo mengakui masih terdapat tantangan di sejumlah wilayah, khususnya daerah kepulauan dan terpencil, terkait keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan PLN dan penyedia layanan internet, serta menerapkan moda semi online dan memperkuat dukungan teknis di lapangan.

“Untuk menjaga kualitas pelaksanaan, kami juga menerapkan pengawasan silang, pakta integritas, serta pemantauan real-time melalui sistem daring,” tambahnya.

Sumber: