Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga menyampaikan Program Desaku Maju yang digagas Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat ekonomi hingga ke tingkat desa. Program ini dirancang membangun ekosistem ekonomi desa secara terintegrasi melalui berbagai intervensi pembangunan.
Program tersebut, kata dia, akan memanfaatkan peluang dari berbagai program nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih, sehingga desa dapat menjadi pemasok bahan baku pangan.
"Kami berharap pelaksanaan program MBG memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi produksi pangan lokal," kata Mirza.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung akan memfasilitasi kerja sama antara dapur MBG dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa dapat menjadi pemasok bahan baku pangan secara langsung.
Dalam Program Desaku Maju, tahun 2026 Pemprov telah mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan bagi seluruh kabupaten/kota.
Dengan alokasi diantaranya, penyediaan pupuk hayati cair Rp.11,6 miliar pada 1.500 lokus, penyediaan mesin dryer 82 unit senilai Rp.27,36 miliar dan pelatihan vokasi bagi 528 penduduk desa usia produktif sebesar Rp.6 miliar.
"Selain itu, dukungan penguatan koperasi dan BUMDes terus kita dorong agar menjadi motor penggerak ekonomi desa," katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan program Desaku Maju, Pemprov juga memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada 2.446 Desa dengan jumlah masing-masing Rp 10 juta. Untuk Kabupaten Pesawaran teralokasi sebanyak 148 Desa atau total Rp 1,48 miliar.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Lampung juga mengalokasikan anggaran pembangunan di wilayah Pesawaran pada 2026, antara lain penggantian Jembatan Way Baru sebesar Rp3,85 miliar, rekonstruksi ruas Jalan Provinsi Branti–Gedong Tataan Rp5,04 miliar, rehabilitasi ruas Kedondong–Pardasuka Rp4,2 miliar, serta pelebaran jalan ruas Lempasing–Padang Cermin senilai Rp44 miliar.
Mirza menegaskan bahwa pembangunan daerah juga harus sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
"Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka harus didukung dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Artinya Lampung harus tumbuh 8 persen, dan kabupaten seperti Pesawaran juga harus mampu mencapai pertumbuhan tersebut secara konsisten," ujarnya.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut hanya dapat tercapai jika pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat secara berkelanjutan.
Terakhir, Mirza menegaskan bahwa perencanaan pembangunan 2027 membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.