Oleh: Rian Sukmawan, S.H.
KOTA METRO, RADARMETRO.DISWAY.ID — Memasuki tahun 2026, publik tidak lagi sekadar membutuhkan janji dan program, tetapi kepastian arah serta keberanian dalam menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Tahun baru seharusnya menjadi momentum koreksi, sekaligus penegasan komitmen bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola yang lebih adil dan transparan.
Harits Al-Asad, Ketua Umum PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Metro periode 2025–2026, menegaskan bahwa refleksi tidak boleh berhenti di akhir tahun 2025, tetapi harus berlanjut sebagai pijakan kebijakan di tahun 2026.
“Tahun 2026 ini adalah ujian konsistensi. Apa yang telah direncanakan di awal masa jabatan harus mulai terlihat dampaknya. Pemerintah tidak cukup hanya menyusun program, tetapi harus memastikan pelaksanaannya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, IMM Kota Metro memandang bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya terletak pada laporan administratif, melainkan pada keberpihakan kebijakan dan dampaknya terhadap kelompok rentan, mahasiswa, pemuda, buruh, serta masyarakat kecil.
Dalam konteks itu, IMM kembali menegaskan enam poin penting sebagai pengingat sekaligus kontrol moral bagi jalannya pemerintahan di tahun 2026:
Pertama, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Kedua, penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan politik jangka pendek.
Ketiga, partisipasi publik harus dibuka secara nyata, bukan sekadar formalitas.
Keempat, IMM akan tetap hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen.
Kelima, pemerintah dituntut berani melakukan evaluasi jujur dan memperbaiki arah kebijakan.
Keenam, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar program, tetapi integritas dan keberanian kepemimpinan.
Lebih jauh, kritik yang disampaikan IMM bukanlah bentuk oposisi, melainkan bagian dari tanggung jawab intelektual dalam menjaga arah pembangunan tetap berada pada kepentingan masyarakat luas.
Sejak dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada 2024 oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, ekspektasi publik terhadap perubahan di Kota Metro semakin tinggi. Oleh karena itu, tahun 2026 menjadi fase krusial untuk membuktikan apakah komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang konkret.