“Betapa sakitnya mereka, Pak. Saya nangis, Pak, kemarin melihat mereka ke Jakarta, mengantarkan surat ke Komisi X. Sumbangan mereka, Pak. Kenapa kita tidak ada empati sekali terhadap anak-anak manusia,” ungkapnya.
BACA JUGA:Sidang Perdana Kasus Daycare Little Aresha, 11 Pengasuh Didakwa Perlakukan Anak Secara Salah
Abdulhak mengingatkan bahwa hampir seluruh orang yang duduk di kursi pemerintahan dan legislatif tidak terlepas dari jasa guru. Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah semestinya tidak memandang para guru hanya melalui angka, status administratif atau pos anggaran semata. Di balik setiap guru terdapat keluarga dan kehidupan yang bergantung pada penghasilan mereka.
“Kita duduk di sini semua karena guru, Pak, bukan ujug-ujug. Jadi tolong, Pak, kami mohon,” cetusnya.
Abdulhak menyebut telah ada kajian yang dapat dilakukan untuk mencari jalan keluar. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak mengambil keputusan secara terburu-buru sebelum seluruh aspek hukum, administrasi, kebutuhan pendidikan dan kondisi para guru dikaji secara menyeluruh.
“Dikaji dululah segala urusan itu, jangan main serampangan. Kalau main serampangan jadi tidak bisa baik cara berpikirnya,” tegasnya.
Abdulhak juga mengungkapkan sulitnya komunikasi antara legislatif dengan jajaran eksekutif dalam membahas persoalan tersebut. Ia mengatakan dirinya bahkan harus meminta waktu kepada Sekretaris Daerah serta pimpinan DPRD untuk membicarakan masalah guru tersebut. Momentum paripurna akhirnya dimanfaatkan untuk menyampaikan keresahan itu secara terbuka di hadapan kepala daerah dan seluruh peserta rapat.
“Kenapa saya harus minta waktu dengan Sekda, dengan Bu Ketua dan Wakil Ketua, karena kami sulit untuk bertemu dan berdiskusi,” bebernya.
BACA JUGA:KUA-PPAS Metro 2027 Ketok Palu Malam Hari, Transfer Pusat Belum Final
Dirinya kembali meminta Wali Kota Metro menunjukkan empati dan membuka ruang penyelesaian bagi para guru. Ia berharap para guru yang selama ini mengabdi tidak diperlakukan sekadar sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia Kota Metro.
“Mudah-mudahan kelak mereka menjadi manusia yang berguna dan bisa membangun nama baik Kota Metro,” tandasnya.
Namun, sorotan tajam dari kursi pimpinan DPRD tersebut tidak mendapatkan jawaban langsung dari Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso. Meski kritik disampaikan secara terbuka dalam forum resmi paripurna dan ditujukan langsung kepada dirinya, Bambang memilih tidak memberikan tanggapan ketika kesempatan diberikan.
Sikap diam tersebut membuat persoalan nasib para guru tetap menggantung, sekaligus meninggalkan pertanyaan besar mengenai arah kebijakan Pemerintah Kota Metro terhadap tenaga pendidik yang terdampak. (Arby)