Belum lagi banyaknya persoalan hukum yang menjerat di dinas terkait akibat buruknya kinerja para pejabatnya.
Karena penempatan kepala dinas merupakan kebijakan politis yang bisa menjadi dorongan baik bagi pemimpinnya, atau malah sebaliknya justru menjerumuskan karena kinerjanya yang buruk.
Ke depan, perlu ada evaluasi menyeluruh kepada para pejabat agar masyarakat Kota Metro mendapatkan manfaat atas kepemimpinan seorang walikota.
Perlu juga skala prioritas untuk dikerjakan, jangan sampai program kerja dadakan dan asal kerja tanpa rumusan masalah yang jelas.
BACA JUGA:Jelang Pilkada, Wahdi Akui Kantongi 5 Rekomendasi Parpol!
Contoh nyata adalah pembangunan tugu yang menggunakan CSR, yang justru urgensinya tidak terlalu penting dibandingkan persoalan yang lain.
Ini bentuk ketidakpahaman mana yang lebih penting dan lebih dulu dikerjakan dibandingkan yang lain.
Survei ini menjadi tamparan kerja bagi Wahdi-Qomaru, bahwa menjadi pemimpin harus paham betul dan mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.