Langkah Pemberantasan KKN oleh KPK, Polri, dan Kejagung Terlihat Lambat dan Minim Respons

BACA JUGA:Film Imam Tanpa Makmum, Tayang di Bioskop di Sejumlah Kota

Pihak NCW juga menunggu tanggapan dari Pemerintah Qatar terkait dugaan mega korupsi pembelian pesawat bekas.

Informasi yang diterima oleh NCW menyebutkan bahwa skuadron Mirage 2000-5 bekas yang dibeli tanpa izin dari Komisi I DPR-RI adalah sama dengan yang akan dihibahkan ke Indonesia pada tahun 2009.

Dalam upaya pemberantasan KKN, NCW bersikeras mendorong lembaga penegak hukum, termasuk KPK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung, untuk mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan lima oknum menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi, yaitu PS, AH, BL, DA, dan ET.

Hanifa meminta Bapak Kapolri, Jaksa Agung, dan Komisioner KPK untuk tidak memihak dalam menangani kasus ini.

Ia menegaskan bahwa kelakuan para oknum menteri ini dapat merusak mental generasi muda Indonesia yang akan menjadi penerus bangsa.

DPP NCW juga menyoroti dugaan pembiaran terhadap korupsi yang dilakukan oleh oknum Menteri Pertahanan dalam program Lumbung Pangan Nasional (LPN) atau food estate sejak tahun 2020 hingga saat ini. 

NCW berpendapat bahwa ketidakberhasilan program ini, yang telah menghabiskan anggaran yang signifikan, menunjukkan pembiaran terhadap dugaan korupsi.

Hanifa mempertanyakan logika dibalik program yang sudah diprediksi akan gagal, namun tetap dijalankan. 

BACA JUGA:Sekda Bantah Terima Uang dan Terlibat Pemerasan Perkara Bimtek Kepala Desa di Lampura

Ia juga merasa bahwa penggunaan APBN yang berisiko dan gagal secara berulang-ulang tidak layak diapresiasi, terutama jika oknum menteri yang bertanggung jawab dalam program ini kemudian diangkat ke posisi yang lebih mulia sebagai calon presiden 2024-2029.

Keseluruhan situasi ini menciptakan keraguan terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, DPP NCW mendesak lembaga penegak hukum untuk bersikap tegas.

Sumber: