Adukan Musa Ahmad ke DPP Golkar, Mardiana Berharap Ada Keputusan Terbaik

GUNUNGSUGIH, RADARMETRO.DISWAY.ID - Mengenai keputusan politiknya untuk maju pada kontestasi pilkada tahun ini, Mardiana mengaku hal itu semata-mata atas desakan masyarakat dan pengurus ormas-ormas sayap Partai Golkar di Lampung Tengah. 

"Desakan-desakan ini muncul, karena melihat perkembangan kepemimpinan Pak Musa Ahmad saat ini yang segala keputusan jalannya pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah diduga didominasi oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya. 

Atas desakan tersebut, maka pada tanggal 27 Juni 2024 Mardiana telah menyatakan siap untuk maju, pada kontestasi Pemilihan Bupati Lampung Tengah 2024.

"Saya yakin akan mengembalikan Lampung Tengah menjadi kabupaten yang berwibawa, dengan kepemimpinan yang berakhlak dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial, dan budaya, agar Lampung Tengah bisa menjadi daerah yang maju dan bermartabat," katanya. 

BACA JUGA:Menyedihkan, Bupati Lamteng Musa Ahmad Gugat Cerai Istrinya

Mengenai status pernikahannya, Mardiana menjelaskan bahwa dirinya telah digugat cerai talak oleh Musa Ahmad pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, Lampung Tengah, yang teregister dengan nomor perkara 1377/Pdt.G/2024/PA. 

Saat ini prosesnya masuk dalam tahapan sidang mediasi. Secara status belum resmi cerai, karena belum jatuh putusan. 

"Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat terutama masyarakat Lampung Tengah, atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya.

Saya minta maaf, karena kami tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat," ujarnya. 

Mardiana mengaku telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya. 

Namun faktanya, seperti apa yg dikatakan kuasa hukumnya, Musa Ahmad tidak mau rujuk. 

Apa yang terjadi saat ini, menurut Mardiana bukanlah keinginannya.

"Saya sudah mencoba dengan segala cara, dan upaya, termasuk diam dan tabah melihat kezoliman terhadap saya selama bertahun-tahun sejak tahun 2022," katanya.

Mardiana mengaku telah mengadukan suaminya, Musa Ahmad ke Dewan Etik dan Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar pada tanggal 11 Juli 2024.

Sumber: