Bahkan saya mendengar statemen Dasco usai peringatan HUT NKRI di IKN, Dasco menyebut bahwa Arinal akan mendapat penugasan khusus di luar jabatan kementerian. Kuat sekali rencana kotak kosong untuk Pilkada Lampung.
Tapi pasca mundurnya Airlangga dan berujung pada munaslub beberapa hari ini, Golkar sepertinya akan mereview ulang.
Memang tataran reviewnya tidak sampai selevel kabupaten dan kota, prediksi saya yang direview ulang adalah selevel pilgub. Salah satunya Lampung yang terkena dampaknya.
Hitung-hitungannya, akan muncul lawan Rahmat Mirzani Djausal, ntah itu dari koalisi Golkar dan PDI Perjuangan, dan yang diusung siapa, kita belum tahu.
Tapi peluang itu ada, karena hingga kini masih belum final beberapa partai itu. Itulah alasan Mirza-Jihan muncul ke permukaan. Padahal eskalasi waktu itu, Mirza akan bergandengan dengan kader Golkar sebagai kompensasi atas dukungan Golkar ke Mirza.
Jika dibreakdown lagi ke bawah di level kabupaten/kota, sepertinya hal itu akan memberikan dampak juga atas manuver Golkar itu.
BACA JUGA:Saksi: Musa Ahmad Janjikan Proyek Asal Tidak Laporkan Keponakannya ke Polisi
Tentunya ada angin segar bagi para calon yang memang ingin bertarung di pilkada 2024 ini.
Manuver yang dilakukan Golkar jelas menjadi hantaman tersendiri, bagi bakal calon yang sudah gembar-gembor akan melawan kotak kosong.
Kita breakdown lagi ke bawah, salah satu contohnya adalah berbeda beda surat yang diturunkan partai untuk bakal calon.
Kita ambil contoh saja pilkada Kota Metro dan Lampung Tengah.
Meskipun dibagikan pada hari yang sama oleh DPP PKB pada Senin 19 Agustus yang lalu, tapi surat yang diberikan berbeda antara Kota Metro dan Lampung Tengah.
Jika Kota Metro mendapatkan form B1KWK yang memang digunakan untuk mendaftarkan ke KPU atas nama Wahdi-Mufti, berbeda dengan yang didapatkan oleh Musa-As`ad.
Musa dan As`ad hanya mendapatkan surat rekomendasi tahap satu istilahnya.
Jika Wahdi-Mufti ditandatangani oleh Ketum Muhaimin Iskandar dan Sekjen M Hasanuddin Wahid, rekomendasi tahap pertama yang diterima Musa-As`ad hanya ditandatangani oleh Halim Iskandar yang merupakan Ketua Bidang Penguatan Struktur Eksekutif dan Legislatif DPP PKB serta Sekjen M Hasanuddin Wahid.
Padahal jelas tertera di banner saat pembagian itu, tertulis penyerahan B1KWK. Mengapa Musa-As`ad belum mendapatkan B1KWK dari PKB? Silakan teman-teman berpikir.