Tumbuh 5 Persen, Rakyat Berharap Sejahtera

Papua memberi gambaran paling jelas tentang paradoks tersebut. Di wilayah yang kaya sumber daya alam, tingkat kemiskinan tetap tinggi dan kualitas hidup tertinggal.

Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua masih menjadi yang tertinggi secara nasional, disertai capaian Indeks Pembangunan Manusia yang juga berada di posisi terbawah (Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, Jakarta: BPS, 15 Juli 2025; Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2024, Jakarta: BPS, November 2024).

Fenomena ini dalam literatur ekonomi pembangunan dikenal sebagai resource curse, yaitu kondisi ketika kekayaan sumber daya alam tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

Kajian empiris menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang kuat, daerah kaya sumber daya justru rentan mengalami ketimpangan dan stagnasi pembangunan (Sachs, J.D. & Warner, A.M., “Natural Resource Abundance and Economic Growth,” Journal of African Economies, Vol. 9, No. 3, 2000, hlm. 325–361; diperbarui dalam berbagai studi lanjutan hingga 2020-an).

Namun seperti dijelaskan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson, akar persoalan bukan pada sumber daya, melainkan pada institusi yang tidak inklusif (Acemoglu & Robinson, Why Nations Fail, New York: Crown Business, 2012).

Kondisi tersebut tidak berdiri sendiri. Indonesia saat ini menghadapi tiga persoalan struktural yang saling mengunci.

Pertama, kemiskinan yang semakin sulit diturunkan. Laju penurunannya melambat, bahkan sempat mundur pascapandemi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum cukup inklusif untuk mengangkat kelompok paling bawah (Todaro & Smith, Economic Development, 13th Edition, Boston: Pearson, 2020).

Kedua, pasar kerja yang rapuh. Sekitar 59 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal tanpa perlindungan sosial memadai. Dalam kondisi seperti ini, guncangan kecil sekalipun dapat mendorong jutaan orang kembali ke kemiskinan.

Risiko ini semakin besar di tengah disrupsi teknologi, sebagaimana diproyeksikan dalam laporan World Economic Forum (WEF, The Future of Jobs Report 2023, Geneva, 2023).

Ketiga, tekanan lingkungan yang terus meningkat. Target energi terbarukan Indonesia masih jauh dari capaian, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada pola yang tidak berkelanjutan (Kementerian ESDM, Outlook Energi Indonesia 2024, Jakarta: KESDM, 2024).

Di tengah kondisi tersebut, kebijakan hilirisasi sering dikutip sebagai keberhasilan. Namun pertanyaan mendasar tetap sama: siapa yang menikmati nilai tambah tersebut?

Seperti dijelaskan oleh Dani Rodrik, banyak negara berkembang mengalami premature deindustrialization, yakni kehilangan basis manufaktur sebelum mencapai tingkat kemakmuran (Rodrik, Journal of Economic Growth, Vol. 21, No. 1, 2016).

Lebih jauh, Mushtaq Khan mengingatkan bahwa tanpa kapasitas negara yang kuat, kebijakan industri berisiko dikuasai oleh kepentingan sempit (Khan, SOAS Working Paper, London, 2010).

Ambisi Indonesia Emas 2045 menuntut pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. Namun hingga kini, pertumbuhan masih tertahan di kisaran 5 persen. Artinya, ada kesenjangan antara optimisme kebijakan dan realitas struktural di lapangan.

Pada saat yang sama, kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan besar. Hasil PISA menunjukkan kemampuan dasar pelajar Indonesia masih tertinggal (OECD, PISA 2022 Results Volume I, Paris: OECD Publishing, 2023).

Sumber: