Satgas PPDB Dinilai Tidak Efektif DPR Panggil Mendikbud

Satgas PPDB Dinilai Tidak Efektif DPR Panggil Mendikbud

Foto : Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda-(Istimewa)-

RADARMETRO - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun ini kembali menjadi sorotan setelah ditemukan banyak kecurangan yang terjadi.

Satuan Tugas (Satgas) PPDB dinilai tidak efektif dalam bekerja karena dianggap terlalu memberi kebebasan di lapangan tetapi tidak melakukan pengawasan yang ketat.

Hal tersebut seperti dikatakan oleh ketua komisi X DPR RI, Syaiful Huda, di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

"Saya merasa Satgas PPDB Kemendikbud tidak efektif, menyerahkan begitu saja kepada mekanisme di lapangan, di daerah dan itu di daerah merasa tidak ada pantauan, tidak ada monitoring, itu mereka relatif ya ada peluang untuk berbuat salah," kata Syaiful.

Menurut Syaiful, jika Satgas PPDB bekerja efektif maka permasalahan yang dikeluhkan orang tua siswa tak akan terjadi.

Lebih lanjut dia mengatakan komisi X DPR akan memanggil Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, untuk meminta penjelasan terkait polemik sistem zonasi PPDB 2023.

"Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai," katanya.

BACA JUGA:Dua Mantan Kakam Ditetapkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi ADD

Syaiful juga mengungkapkan bahwa PPDB sistem zonasi ini sudah diberlakukan selama lima tahun, mestinya sudah ada evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya agar berjalan lebih baik.

"Satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui joint MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Peristiwa Kang Bima (Walikota) Bogor, adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023. Ketika Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi dan sejak awal ada terapinya," ujarnya lagi.

Untuk itu Komisi X DPR menginginkan adanya pertemuan dengan Kemendikbud untuk meminta penjelasan terkait permasalahan dan temuan-temuan yang terjadi sekaligus untuk meminta adanya revisi dan perbaikan sistem PPDB.

"Saya merekomendasi Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. Maka saya minta Mas Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB." pungkas Syaiful Huda.

BACA JUGA:Hari ke-12 Pemutakhiran, Kader Pendata BKKBN Temui 5,58 Juta Keluarga di Indonesia

Pemanggilan Mendikbud Nadiem Makarim sedianya dijadwalkan pada rabu kemarin. Namun, Nadiem sedang dalam masa cuti dan belum bisa dipastikan jadwal kehadirannya di gedung DPR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: