Bawaslu Mesuji Gelar Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif Demokrasi Menuju Pemilu 2024

RADARMETRO, MESUJI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji menyelenggarakan Kegiatan Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif dengan Tema "Mengaktifkan Kampung Pengawasan Masyarakat Berperan Dalam Demokrasi" di Balai Desa Tanjung Menang Raya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Selasa (19/09/2023).

Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji Deden Cahyono dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan ini dalam rangka untuk penguatan dan sinergitas aspek pencegahan, pengawasan, hubungan antar lembaga, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat kepada stakeholder.

"Kegiatan deklarasi ini sebagai simbol kesiapan pengawasan, penguatan hubungan antar lembaga dalam Pemilu Tahun 2024. Dan mengajak seluruh komponen bangsa untuk menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas melalui pengawasan partisipatif," kata Deden.

Deden menjelaskan, kegiatan deklarasi kampung pengawasan partisipatif ini dengan mengambil tema "Mengaktifkan Kampung Pengawasan Masyarakat Berperan dalam Demokrasi".

"Bawaslu Mesuji mengajak masyarakat ikut berperan dalam demokrasi Pemilu dengan penuh kesadaran. Serta komitmen untuk mendukung upaya pemantauan dan pengawasan pemilihan umum yang adil jujur dan transparan," terangnya.

Deden juga menuturkan, kegiatan deklarasi ini untuk mewujudkan Pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu untuk mewujudkan Pemilu yang aman tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi, SARA dan politik uang. Serta mewujudkan pengawas Pemilu partisipatif oleh masyarakat agar untuk melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran Pemilu.

foto: Bawaslu Mesuji Gelar Deklarasi-(Nara J Afkar)-

BACA JUGA:Bolone Mase Lampung Dorong Gibran Cawapres 2024

"Dengan deklarasi ini, mari bersama-sama mengambil tanggung jawab untuk menjaga integritas pemilihan umum dan meramaikan semangat demokrasi di lingkungan masing masing di wilayah Kabupaten Mesuji," tuturnya. 

Disisi lain, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo  P. Panggar yang menghadiri kegiatan ini mengatakan, ada tiga hal yang dapat menciderai Pesta Demokrasi Pemilu 2024.

Pertama, politik uang dengan cara memberikan sesuatu kepada calon pemilih dan berharap dapat suara tersebut. 

Kedua, intimidasi seperti pimpinan ke bawahan, perusahaan ke karyawan, tokoh ke masyarakat. Dan terakhir, ujaran kebencian SARA dan Hoax.

"Ketiga hal ini sangat berakibat fatal terhadap kondisi sosial dalam masyarakat. Riset menunjukan dampak Hoax menyasar usia 50 tahun keatas. Bawaslu berharap, agar kita untuk mempersatukan bukan untuk  memecah belah. Karena demokrasi merupakan pembangunan manusia, adanya keputusan politik akan berakibat pada arah kebijakan pemangku kepentingan. Urgensi pengawasan partisipatif sebagai wujud pemilu demokratis," ujarnya.

Kaban Kesbangpol Kabupaten Mesuji Taufiq Widodo yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, seluruh daerah yang ada di Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2024 mendatang.

Sumber: