Sripuji Hasibuan: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Mesuji, Harus Jadi Perhatian Semua Pihak

Termasuk masih lambat dan sedikitnya tersangka yang ditangkap dalam tiap kasus yang dilaporkan ke penegak hukum. “Ini juga persoalan kita. Itu sebabnya kita berharap, kita semua baik pribadi maupun institusi harus satu pemahaman untuk melihat kekerasan seksual terlebih terhadap anak dibawah umur ini,” tegasnya. 

Itu sebabnya, usai rapat dengan Sekdakab Mesuji, Syamsudin dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di ruang rapat bupati, Sripuji mengatakan beberapa poin hasil rapat yakni, Pemkab Mesuji akan membentuk tim terpadu untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual di Mesuji. 

Kemudian, Dinas PPPA akan membuat program kerja Tahun 2024 guna menjadi road map mengatasi tingginya angka kekerasan seksual termasuk pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi. 

Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala UPTD PPA Dinas P3A Mesuji, Yuni Cahyani mengungkapkan jika sampai saat ini banyak program yang sudah dikerjakan unit nya. 

Pertama, dalam Bidang Pelayanan, Dinas PPPA memiliki layanan pengaduan masyarakat terkait kekerasan seksual pada  Nomor :  0812-7185-7372 Dinas PPPA Kekerasan Perempuan dan Anak.

Kemudian pengelolaan kasus termasuk didalamnya pendampingan terhadap korban, layanan mediasi, konsultasi, penampungan sementara dan pendampingan sampai kasus selesai.

Kedua, dalam penegahan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi melalui edukasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah-sekolah dan pada acara dan moment tertentu. 

Di Dinas PPPA juga, kata dia, memiliki tenaga relawan yang disebut Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebar di  85 desa dari 105 desa se-Kabupaten Mesuji. Dengan jumlah anggota dari tiap PATBM Desa mencapai 15-20 orang. 

BACA JUGA:6 Bulan Catat 3 Kasus, DP3AP2KB Beri Pendampingan Korban Kekerasan Anak

Kemudian, Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). Juga dibentuk di tiap desa di Kabupaten Mesuji.  Namun diakuinya, semua itu terbentuk masih secara administrasi dan seremonial. 

“Karena keterbatasan anggaran, jadi para Relawan yang sudah terbentuk ini bisa dikatakan belum berjalan, sebab  tidak ada biaya untuk mereka bekerja,”ujarnya.

Sumber: