Kemunduran di Tubaba, Perbup 27 Tahun 2023 Membuat Informasi Dana BOS Jadi Tidak Bisa Diakses Pers

RADARMETRO - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung tegaskan menolak Peraturan Bupati Tubaba Nomor 27 Tahun 2023 lantaran dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan nilai-nilai pemerintahan yang baik dan bersih atau pemerintahan yang good governance. 

"Saya mengajak seluruh insan pers dan lembaga non pemerintah di Tubaba menolak Perbup 27 Tahun 2023 yang disosialisasikan beberapa hari yang lalu, sebab bertentangan dengan cita-cita pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan," kata Dedi Priyono melalui press rilis, Rabu (13/12/2023). 

Koordinator lintas organisasi pers di Tubaba itu mengajak insan pers tetap berpegang teguh terhadap Undang-Undang Pers, kode etik jurnalistik, dan peraturan-peraturan Dewan Pers. 

"Sesuai UU Pers, pers memiliki peran besar untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan koreksi. Kemudian sebagai alat kontrol sosial, baik untuk pemerintah atau masyarakat dan bebas mengkritik berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif," tegas Dedi. 

BACA JUGA:Ada Apa? Kepala Desa Geruduk Kantor BPKAD Lampung Utara

Menurutnya, pers memiliki peran penting mengawasi jika ada pelanggaran dan memberikan koreksi atas kesalahan yang timbul, guna terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara internal dan eksternal. 

"Saya yakin niat Pemerintah Tubaba dengan lahirnya Perbup 27 Tahun 2023 sangat baik. Tetapi tersirat suatu kebijakan yang justru mengganggu kemerdekaan pers dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik dengan menyelaraskan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Pelayanan Publik," kata Dedi. 

Ketua PWI Tubaba itu mengaku tidak hadir, pada saat kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik dan Sosialisasi Perbup 27 dan 28 Tahun 2023 yang diselenggarakan di Sessat Agung Tubaba pada Selasa 12 November 2023. 

"Saya memang tidak hadir, tetapi saya mempelajari kebijakan pemerintah daerah atas dua peraturan yang dibuat itu. Kalau Perbup 28, saya pikir kebijakan yang baik masih selaras dengan tujuan Undang-Undang Pers dan peraturan-peraturan Dewan Pers. Tetapi Perbup 27, justru bertentangan dengan Undang-Undang Pers, seperti pengecualian informasi dan dokumentasi yang boleh dan tidaknya didapatkan," kata Dedi. 

Ia mempelajari Perbup 27 Tahun 2023 tersirat muatan Pemerintah Daerah Tubaba yang cenderung tidak transparan dalam tata kelola pemerintahan, alergi kritikan, koreksi, dan bahkan menyimpan banyak persoalan kebijakan anggaran. 

Lanjutnya, terdapat 53 daftar pengecualian informasi dan dokumentasi yang dibuat oleh 20 organisasi perangkat daerah bersifat rahasia, diantaranya Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan objek, rincian objek, dan subrincian objek. 

Kemudian laporan realisasi anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Laporan Swakelola DAK, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan berbagai pengecualian lainnya yang dirahasiakan dengan penerapan Perbup 27 Tahun 2023. 

"Alasan bersifat rahasia seolah-olah berpotensi menimbulkan missinformasi, penyalahgunaan dokumen, membocorkan rahasia negara, menghambat kebijakan, menghindari konflik dan bahkan membuat narasi berpotensi pemerasan," ungkap Dedi. 

Lanjutnya, justru Perbup 27/2023 bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, adalah informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan Informasi publik yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Sumber: