BKPSDM Metro Usulkan Penambahan P3K, ini Formasinya!

RADARMETRO - Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro mengaku telah mengusulkan penambahan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) ke pemerintah pusat. Usulan penambahan P3K tersebut dilakukan pada formasi tenaga kesehatan, guru dan tenaga teknis. 

Demikian disampaikan Kepala BKPSDM Kota Metro, Welly Adiwantra melalui Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKPSDM Kota Metro, Eva Yuliasih dikonfirmasi awak media, Selasa (20/6/2023). 

Ia mengatakan, pihaknya telah mengusulkan penambahan tenaga P3K sebanyak 332 orang. Diantaranya terdiri dari 80 orang tenaga kesehatan, 133 orang tenaga guru dan 119 orang tenaga teknis. 

"Usulan kita buat di tanggal 18 April 2023 yang sudah kita sampaikan ke Kemenpan. Namun usulan tersebut belum turun, hasilnya masih menunggu dari pusat," ujarnya.

BACA JUGA:Bank Mandiri Genjot Kepemilikan Kendaraan Listrik Melalui Kopra dan Livin’

Diakuinya, hingga kini belum ada informasi mengenai rencana penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Usulan hanya dilakukan pada formasi P3K. "Kalau untuk CPNS untuk daerah sampai saat ini belum ada. Jadi usulan hanya P3K," katanya. 

Meski demikian, hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai jumlah usulan yang disetujui. Namun dikuinya untuk di Kota Metro memang masih membutuhkan penambahan pegawai.

"Jadi dari bulan April sampai dengan  bulan 6 itu belum ada. Kalau kuota yang kita butuhkan itu Kota Metro sangat membutuhkan. Saat ini kita hanya baru 3.700 pegawai untuk keseluruhan," terangnya. 

Menurutnya, kurangnya tenaga ASN tersebut mengingat setiap tahun jumlah pegawai masuk usia pensiun. Belum lagi ditambah dengan jumlah pegawai yang pindah maupun ada pegawai yang meninggal dunia. 

"Kita memang benar-benar kekurangan ASN. Karena kan setiap tahun yang pensiun itu kurang lebih 250 orang. Sedangkan dalam 4 tahun rekrutmen hanya sedikit. Jadi brlum 

BACA JUGA:Menuju Metro Smart City, Pemkot Metro Diberi Bimtek Penyusunan Masterplan ke OPD

Ia menambahkan, kebutuhan pegawai ASN ini terjadi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terlebih kuota CPNS yang diberikan setiap tahunnya cukup sedikit. 

"Seluruh OPD membutuhkan ASN. Ada penerimaan CPNS, namun kuotanya hanya sedikit jadi belum memenuhi kebutuhan pegawai," tukasnya.

Sumber: