Kedua adalah program sosial prioritas pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) yang diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 335 triliun per tahun ketika dijalankan secara penuh.
Dua pos ini saja sudah menyerap hampir Rp700 triliun dari APBN.
Jika harga minyak dunia melonjak akibat konflik geopolitik, subsidi energi hampir pasti akan meningkat. Artinya, ruang fiskal negara akan semakin sempit.
Belajar dari Tiga Krisis Energi
Sejarah ekonomi global menunjukkan bahwa krisis energi sering menjadi pemicu krisis ekonomi yang lebih luas.
Krisis minyak pertama terjadi pada 1973, ketika negara-negara OPEC melakukan embargo minyak setelah perang Arab-Israel, harga minyak dunia melonjak hampir empat kali lipat. Negara-negara industri mengalami inflasi tinggi dan resesi ekonomi.
Indonesia pada masa itu justru memperoleh keuntungan karena masih menjadi eksportir minyak. Lonjakan harga minyak memberikan windfall revenue yang besar bagi APBN.
Situasi berubah drastis pada krisis Asia 1998. Indonesia tidak lagi menikmati keunggulan energi yang sama, sementara struktur ekonomi dan fiskal sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Ketika krisis terjadi, nilai rupiah jatuh lebih dari 70 persen, inflasi melonjak, dan sistem perbankan nasional runtuh.
Pelajaran penting dari krisis tersebut adalah bahwa ketahanan fiskal merupakan benteng utama menghadapi krisis global.
Krisis energi berikutnya muncul pada 2022 ketika perang Rusia-Ukraina memicu lonjakan harga energi dunia. Pemerintah Indonesia harus mengalokasikan sekitar Rp502 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi guna menjaga stabilitas harga domestik. Angka tersebut menunjukkan betapa cepat tekanan energi dapat membebani APBN.
Jika konflik Timur Tengah saat ini berkembang menjadi krisis energi global baru, tekanan fiskal yang serupa sangat mungkin terulang.
MBG dan Politik Ekonomi Populisme Fiskal
Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu isu penting dalam perdebatan fiskal Indonesia.
Secara normatif, tujuan program ini sangat jelas: meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan menurunkan angka stunting. Investasi pada sumber daya manusia memang merupakan salah satu kunci pembangunan jangka panjang.
Namun dari perspektif ekonomi politik, program ini juga mencerminkan fenomena yang sering muncul dalam demokrasi modern: populisme fiskal.
Program sosial berskala besar memiliki daya tarik politik yang kuat karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam jangka pendek, kebijakan seperti ini dapat meningkatkan legitimasi politik pemerintah.