Slamet Tedy Siswoyo
Mahasiswa Doktoral Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung
slamettedysiswoyo@ummetro.ac.id
RADARMETRO.DISWAY.ID -- Ketika konflik geopolitik memanas di Timur Tengah, pasar energi dunia selalu bereaksi lebih cepat daripada para politisi. Harga minyak naik, volatilitas meningkat, dan negara-negara yang bergantung pada impor energi mulai menghitung ulang ketahanan fiskalnya. Itulah yang kembali terjadi ketika ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Bagi Indonesia, eskalasi konflik tersebut bukan sekadar isu geopolitik yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia adalah ancaman nyata bagi stabilitas fiskal nasional. Dalam struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada impor energi, setiap lonjakan harga minyak dunia akan langsung tercermin pada satu titik paling sensitif dalam perekonomian Indonesia: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Masalahnya, tekanan eksternal tersebut muncul ketika prioritas fiskal Indonesia sedang berada di persimpangan yang tidak sederhana.
Struktur APBN 2026: Besar, Namun Rentan
APBN 2026 dirancang dengan pendekatan ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sekitar Rp3.153 triliun, sementara belanja negara diproyeksikan mencapai Rp. 3.842 triliun, sehingga defisit anggaran berada di kisaran 2,6-2,7 persen terhadap PDB.
Belanja negara tersebut terbagi dalam beberapa komponen besar:
• Belanja kementerian/lembaga: ± Rp1.510 triliun
• Belanja non-kementerian: ± Rp1.639 triliun
• Transfer ke daerah: ± Rp692 triliun
Di dalam struktur tersebut terdapat beberapa pos belanja strategis yang menyerap anggaran sangat besar.
Pertama adalah subsidi dan kompensasi energi, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 210 triliun. Jika dihitung bersama berbagai dukungan fiskal untuk sektor energi, totalnya bisa mencapai lebih dari Rp 400 triliun.