Seiring pembiaran yang terjadi, PT Timah Tbk semakin kesulitan mengendalikan wilayah laut di Permis Rajik. Otoritas perusahaan tampak redup, dan para penambang ilegal semakin leluasa menjarah aset PT Timah Tbk. Situasi ini merugikan tidak hanya perusahaan tetapi juga masyarakat setempat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari keberlanjutan operasional PT Timah Tbk.
Meskipun PT Timah Tbk mencoba menghadapi para penambang ilegal dengan pendekatan persuasif, konfrontasi tersebut ternyata tidak mampu mencegah kelanjutan aktivitas liar di perairan Permis Rajik. Upaya mempertahankan integritas wilayahnya oleh PT Timah Tbk tampaknya harus diiringi oleh dukungan yang lebih kuat dari pihak berwenang, termasuk APH.
BACA JUGA:PT Timah Tbk Boyong 35 Penghargaan ENSIA 2023 dan Best of The Best Participant
Dengan berkembangnya aktivitas tambang ilegal dan dugaan keterlibatan cukong timah serta oknum APH, PT Timah dihadapkan pada tantangan berat. Menemukan solusi tepat yang dapat mengembalikan otoritas perusahaan dan menjamin keberlanjutan operasionalnya menjadi langkah mendesak. Dibutuhkan kerjasama yang erat antara PT Timah, aparat penegak hukum, dan masyarakat setempat untuk mengatasi permasalahan ini.
Skandal tambang ilegal di perairan Permis Rajik telah mencapai titik kritis. Pembiaran oleh aparat penegak hukum dan dugaan keterlibatan cukong timah serta oknum APH menambah kompleksitas masalah. PT Timah harus segera mengambil langkah tegas untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayahnya. Demi menjaga keberlanjutan operasional dan memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat, kerjasama antara PT Timah Tbk, APH, dan masyarakat setempat menjadi kunci penyelesaian. Seiring berjalannya waktu, nasib sumber daya alam dan keberlanjutan industri pertambangan di Bangka Selatan menjadi taruhan besar bagi semua pihak yang terlibat.