Guru Honorer Tubaba Harapkan PPPK, Jawaban Pemda Dianggap Menyakitkan

Guru Honorer Tubaba Harapkan PPPK, Jawaban Pemda Dianggap Menyakitkan

Foto; DESAK PPPK DIBUKA: Ratusan guru honorer se-Kabupaten Tuba Barat mendatangi Pemkab dan DPRD setempat, untuk mendesak Formasi PPPK kembali dibuka.-(Dirman)-

RADARMETRO - Ratusan guru honorer se-Kabupaten Tulangbawang Barat menggeruduk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemda setempat.

Mereka mendesak Pemkab Tuba Barat dapat mengusulkan program Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Pemerintah Pusat. 

Demikian disampaikan Ketua Koordinator Lapangan (Korlap) Guru Honorer se-Tuba Barat, Enda Suryani, saat di jumpai translampung.id (radarmetro.disway.id) di Kantor Pemda Tuba Barat Kamis (3/8/2023).

Menurut Enda Suryani, tujuan perwakilan seluruh guru honorer se-Tuba Barat hanya ingin meminta keadilan dan kejelasan status dari pemerintah daerah. 

"Kami memohon kepada Pemkab Tuba Barat, agar dapat mengusulkan kembali pembukaan Formasi PPPK. Tapi sayang, pemda menjawab tidak ada anggaran katanya," ujar Enda. 

BACA JUGA:Anak Pinkan Mambo Curhat Detail Pelecehan Oleh Ayah Tirinya: Aku Jijik Banget..

Meski dengan berat hati, para pahlawan tanpa tanda jasa itu tetap menerima. Enda bersama ratusan rekannya berharap, tahun 2024 dapat benar-benar terealisasi yang dijanjikan. 

”Kami yang sudah mengabdi puluhan tahun lebih, mungkin tidak bisa ikut CPNS. Tetapi paling tidak, kami semua ingin diakui sesuai dengan Pancasila, sila ke-5.”

"Kami berharap ke Pemda Tuba Barat, untuk sisa kuota tahun 2021 kemarin, masih sisa 496 guru honorer se-Tubaba dapat dituntaskan dahulu melalui APBD,” beber Enda. 

Namun, jawaban dari Pemda Tuba Barat sangat menyakitkan: tidak ada anggaran tahun ini. Dan untuk tahun depan masih diupayakan 

Menanggapi itu, Anggota DPRD Tuba Barat, Paisol, S.H. menerima langsung perwakilan guru honorer yang mau menyampaikan aspirasi

Menurut politisi Fraksi Partai Demokrat Tuba Barat itu, kedatangan sejumlah guru honorer tadi, untuk menyampaikan aspirasi mengapa kabupaten/kota lain menerima PPPK, tapi Kabupaten Tuba Barat tidak. 

Mereka mendesak diperjuangkan agar bisa kembali ada pembukaan (PPPK) di Kabupaten Tuba Barat. 

BACA JUGA:Besok Hari Pertama SSGD Calon Anggota Bawaslu, Cek Kapan Jadwal Wilayahmu!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: