Kurang Diperhatikan Akses Jalannya, Tokoh Masyarakat Kecamatan Mesuji Kritisi Kebijakan Pemda

Kurang Diperhatikan Akses Jalannya, Tokoh Masyarakat Kecamatan Mesuji Kritisi Kebijakan Pemda

Foto: Kurang Diperhatikan Akses Jalannya, Tokoh Masyarakat Kecamatan Mesuji Kritisi Kebijakan Pemda-(Nara J Afkar)-

RADARMETRO - Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan jalan yang jadi kewenangan kabupaten di lingkar Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung mendapat sorotan salah satu tokoh masyarakat setempat. 

Bagaimana tidak, sampai tahun 2024 ini, sudah tiga tahun berturut tidak pernah ada pembangunan jalan yang  jadi wewenang kabupaten di Kecamatan Mesuji.

Habib Marni (50) tokoh masyarakat asal Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji mengaku kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Menurut dia, ploting anggaran penentuan titik ruas jalan pembangunan jalan yang jadi wewenang kabupaten, telah mengabaikan prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan.

"Dengan tidak adanya pembangunan jalan yang menjadi wewenang kabupaten, seperti di lingkup Kecamatan Mesuji menjadi bukti bahwa pemerintahan daerah terkesan meng'anak tirikan kecamatan yang justru jadi Pusat Pemerintahan Mesuji" ujar Habib kepada media ini, Kamis (16/05).

BACA JUGA:Jadi Bencana, Ada Fee di Balik Pemilihan Travel untuk Study Tour Siswa

Menurut Habib, dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji, hanya Kecamatan Mesuji yang sama sekali tidak pernah mendapat sentuhan  pembangunan jalan sama sekali sampai hampir empat tahun berturut. Padahal kata dia, Kecamatan Mesuji selain menjadi pusat pemerintahan juga merupakan kecamatan induk yang menjadi peradaban Kabupaten Mesuji.

"Pangeran Muhammad Ali tokoh utama yang ngebabar tanah mesuji, tim 9 pemekaran Kabupaten Mesuji juga sebagian besar berasal dari Kecamatan Mesuji. Terlebih Tanah yang kalian tempati dan bangun kantor pemerintahan juga berasal dari hibah masyarakat Kecamatan Mesuji ini. Bisa-bisanya mengabaikan Kecamatan Mesuji, Apa kalian tidak malu," cetus Pria Paruh baya tersebut.

Atas alasan diatas tambahnya, sudah seharusnya Pemda Mesuji memprioritaskan Kecamatan Mesuji, bukan justru sebaliknya.

"Sudah sepantasnya kami warga asli pribumi mesuji jika meminta prioritas pembangunan. Namun kami tidak berharap demikian, yang kami harapkan adalah pemda mesuji berlaku adil, dan menerapkan pemerataan pembangunan bukan hanya menumpuk di satu titik. Di kecamatan lain ada yg dapat 10 kilo meter, ada juga yg 5 kilo meter, dan setiap tahun dapat. Namun di Kecamatan Mesuji, sejengkal saja tidak ada. Jangan sampai kesabaran masyarakat habis, dan bertindak yang tidak semestinya," imbuhnya.

Terpisah Kepala Desa Wiralaga II, Kecamatan Mesuji Andresco juga merasakan kekecewaan bersama. Dia mengaku sudah sudah beberapa kali mengajukan pembangunan jalan yang jadi wewenang kabupaten di desanya. Namun sayangnya sampai saat ini tidak ada realisasinya.

"Terkait ajuan pembangunan jalan, saya beserta 11 kepala desa dari Kecamatan Mesuji ini tiap tahun mengajukan pembangunan jalan melalui Musrenbang. Namun apa daya tidak ada realisasinya," ungkap Andresco.

BACA JUGA:Mudahkan Akses Warga, Pekon Tambahrejo Barat Semenisasi Badan Jalan

Jangankan ajuan pembangunan jalan lanjutnya, bahkan sudah beberapa kali pihak desanya mengajukan peminjaman alat berat Pemda kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mesuji untuk penanganan sementara tidak pernah di acc. 

"Sebagai warga pribumi tentu saya juga muak terutama kepada Dinas PU. Mengajukan peminjaman alat berat saja dari tahun ke tahun tidak dapat," tukasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: