PJ Bupati Soroti Politik Uang, Masyarakat Diminta Laporkan.

PJ Bupati Soroti Politik Uang, Masyarakat Diminta Laporkan.

Foto: M. Firsada Pj Bupati Tubaba-(Dirman)-

TUBABA, RADARMETRO.DISWAY.ID - Penjabat (PJ) Bupati Tulangbawang Barat (TUBABA) Lampung. M.Firsada, soroti adanya dugaan praktik money politik, atau politik uang, menjelang  pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati dan wakil Bupati pada 27 November 2024 mendatang. 

Sebab itu dia tekankan, pelanggaran dalam bentuk money politics, hoaks, kampanye hitam, dan ujaran kebencian tidak hanya akan merugikan calon, namun juga berdampak buruk terhadap masyarakat luas. Oleh karenanya, masyarakat diminta berperan aktif untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye.

"Mari kita menyambut Pilkada serentak 2024 dengan semangat positif dan bertanggung jawab, dengan memilih pemimpin yang amanah dan terpercaya. 

Kami berharap masyarakat dapat menggunakan hak suara dengan bijak dan cerdas" Kata PJ Bupati, minggu 6 Oktober 2024.

BACA JUGA:Diduga Lakukan Kampanye Pakai Bansos Negara, Qomaru Terancam Pidana

Selain itu, Firsada juga ingatkan tentang praktik black campaign atau kampanye hitam yang dapat merusak reputasi calon. 

"Kita harus menjunjung tinggi etika dalam berpolitik. Menggunakan cara-cara yang tidak baik hanya akan mengakibatkan kerugian bagi semua pihak. Mari kita debat secara sehat dan transparan” Jelasnya.

Bahkan Firsada juga menyoroti berkembangnya isu ujaran kebencian (hate speech) yang sering kali muncul di beranda media sosial. 

"Kami menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan kita” Terangnya. 

Karena itu kata dia,  pentingnya menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum. 

BACA JUGA:Ciptakan Kerukunan Meski Berbeda Pilihan.

"Kami menghimbau kepada seluruh calon dan tim sukses untuk tidak terlibat dalam praktik money politics. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng nama baik proses demokrasi” Tegasnya. 

Lanjut dia, pihaknya menekankan terkait bahaya penyebaran hoaks atau berita bohong yang dapat menyesatkan publik. 

"Penyebaran informasi yang tidak benar juga dapat  menimbulkan ketegangan dan konflik di masyarakat” Imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: