Anggaran Operasional Desa 2023 Sebesar 3 Persen, Abdul Hakim: Itu Tidak Memadai

RADARMETRO - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menggelar pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di RR Majapahit Gedung B, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komite IV DPR RI, Abdul Hakim menyoal tentang anggaran operasional Pemerintah Desa sebesar 3 persen dari total Dana Desa (DD).

Menurut Hakim angka 3 persen terlalu kecil, mengingat alokasinya harus menjangkau tiga jenis kegiatan sekaligus. 

Mulai dari biaya koordinasi antar pemerintah Desa hingga Pemerintah Daerah. Kemudian, dana tersebut juga diperuntukan untuk mendukung penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

Dan yang terakhir, kata Hakim, anggaran operasional juga harus membiayai acara-acara seremonial Desa.

BACA JUGA:Nekat, Youtuber ini masuk Goa Misterius di Bawah Masjid An Nur Karawang Jawa Barat

“Dalam regulasi yang ada, dana operasional hanya membolehkan maksimal 3 persen, angka ini sangat tidak memadai,” ujar Hakim.

Pada pertemuan tersebut Hakim menegaskan supaya anggaran operasional Pemerintah Desa dapat ditingkatkan. 

Hal itu bukan tanpa alasan, Hakim menyebutkan besaran anggaran operasional nantinya juga bisa digunakan oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur Desa masing-masing.

“Pentingnya peningkatan kualitas SDM perangkat desa yang mana faktanya masih ada SDM di desa yang kualitasnya rendah dan perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Hakim juga mengatakan bahwa kendala rendahnya SDM akan mempengaruhi kinerja Desa yang akuntabel, efektif, dan juga efesien. 

“Sehingganya perlu ada peta jalan dalam penyelesaian kendala yang dialami,” tuturnyaa.

BACA JUGA:Kantin SD Negeri 38 Krui Pesibar Dilalap Si Jago Merah

Ia juga meminta kepada BPKP bersama DPR dapat berjalan beriringan dalam melakukan pendampingan langsung soal anggaran DD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: