SMSI Terima Laporan Dugaan KK Hantu Dalam PPDB di Metro

RADARMETRO - Masuk di hari kedua sejak dibukanya posko pengaduan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Metro, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kota setempat telah terima empat pengaduan dari masyarakat. 

Sejumlah aduan yang disampaikan masyarakat tersebut diantaranya tentang dugaan maladministrasi Kartu Keluarga (KK) alias KK Hantu, milik oknum calon peserta didik yang diterima pihak sekolah.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, modus dugaan KK hantu dalam proses PPDB tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Metro itu, terungkap dari sejumlah laporan masyarakat ke SMSI yang mengadukan munculnya data KK namun tidak tinggal di alamat sesuai dengan KK tersebut.

Ketua SMSI Kota Metro, Ali Imron Muslim Menjelaskan, dibukanya posko pengaduan PPDB tersebut merupakan tindak lanjut atas munculnya banyak keluhan masyarakat yang menjadi calon wali murid.

BACA JUGA:Rakor KPK dan Kadin Ungkap Dugaan Praktik Pungli dan Suap di Pelabuhan Panjang, Perizinan, dan Fee Proyek

"Tujuan kita membuka posko ini untuk menindaklanjuti adanya keluhan dari orang tua wali atau calon siswa PPDB, yang mana mereka menemukan suatu kejanggalan dari proses PPDB tahun 2024 ini," kata Ali saat diwawancara di Sekretariat SMSI Metro, yang beralamat di Jalan Tongkol, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kamis, 27 Juni 2024.

Ali juga membeberkan dugaan modus  Selain itu, ia juga mengaku telah mendapat 4 Laporan masyarakat perihal dugaan tersebut.

Ali menjelaskan, sejauh ini terdapat empat laporan dari masyarakat yang masuk di posko pengaduan, pembahasannya antara lain seputar dugaan modus PPDB yang dilakukan oleh oknum pemilik KK hantu tersebut melalui jalur zonasi.

"Ada dugaan maladministrasi yang mungkin itu melalui jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua maupun jalur zonasi. Terkait dengan dugaan modus numpang KK, sudah ada empat warga yang berkonsultasi langsung ke kepada kami," kata Ali.

"Selain itu saya juga sudah mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan KK hantu. Kita akan melihat kinerja dari pihak sekolah maupun tim verifikasinya, apakah mereka benar-benar bekerja sesuai fakta di lapangan atau hanya menerima data di atas meja," imbuhnya.

Selanjutnya, Ali mengatakan akan menindaklanjuti setiap aduan masyarakat terkait dengan PPDB ke Ombudsman perwakilan Lampung serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung.

BACA JUGA:Pasca Ditangkap Polres Metro, Ini Pengakuan Para Selebgram!

"Yang jelas kami akan menindaklanjuti semua laporan dari para wali murid, nanti akan kita kemas dan akan kita teruskan ke ombudsman. Kami juga akan melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta kita akan teruskan ke DPRD provinsi," ujarnya.

"Sampai dengan hari ini sudah ada 4 laporan masuk terkait adanya dugaan kecurangan PPDB. Ada juga keluhan yang masuk tentang kurangnya sosialisasi panduan dan juknis terhadap pelaksanaan PPDB di masyarakat," sambungnya.

Sumber: