BACA JUGA:7 Warga Kurang Mampu di Metro Bakal Dapat Bantuan Sosial RTLH
Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum SB, , angkat bicara.
Kuasa hukum SB, Agung Edi Handoko menilai kliennya tak sendirian. Dirinya meminta Kejari periksa semua cabor di KONI Lamteng.
“Ada 33 cabor. Semuanya harus diperiksa. Jangan tebang pilih,” ucapnya saat dikutip radarmetro.disway.id.
Menurutnya, pemotongan dana terjadi merata. Diduga dilakukan oleh Ketua dan Bendahara KONI. Dan SB hanya diminta ikut tanda tangan.
Ia juga mendesak penyidik membuka semua SPJ cabor. Karena dugaan mark-up bukan hanya terjadi di PSSI.
BACA JUGA:Empat Orang Ditangkap Satresnarkoba Polres Metro, Ditemukan Sabu dan Senpi Rakitan
Pihak Kejari merespons hal tersebut, melalui Kasi Intelijen Kejari Lamteng, Alfa Dera menyatakan Kejari Lamteng akan bertindak profesional namun semua itu harus melalui tahapan.
“Kami profesional. Tidak akan menutup-nutupi. Tapi semua harus melalui proses hukum,” ujar Kasi Intelijen Kejari Lamteng, Alfa Dera.
Tak hanya melakukan penindakan, Kejari Lamteng juga terus melakukan pencegahan sebagai bentuk komitmen.
Mereka menyebut perkara ini bukan hanya soal hukum, tapi menyangkut agenda besar negara.
“Kami ikut mengawal astacita Presiden. Supaya tidak dicederai oleh penyimpangan anggaran daerah,” tegas Alfa Dera.
BACA JUGA:Ketua TP PKK Provinsi Lampung Serahkan Bantuan Saat Tinjau Desa TAPIS Binaan di Pringsewu
Terkait kasus KONI ini, Alfa Dera, menegaskan bahwa proses hukum masih berjalan.
Penyidik, kata dia, akan terus bekerja profesional. Kemungkinan, tidak berhenti di tiga nama itu saja.
Kasus ini menyeret pengurus KONI masa bakti 2021–2024. DW dan ED sudah lebih dulu ditahan pada Senin, 28 Juli 2025 lalu, setelah diperiksa hampir delapan jam.