Keroyokan & Pendataan Keluarga Percepat Penurunan Prevalensi Stunting

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, dr. Brian Sri Prahastuti, mengeluhkan sulitnya mendapatkan data yang valid untuk sasaran air bersih dan sanitasi dari pemerintah daerah setempat.

Namun begitu, dari  hasil monitoring dan pemetaan lapangan Kantor Staf Presiden, kata Brian, dari 12 provinsi yang teridentifikasi, didapat 15 kabupaten yang sanitasi dan akses air minumnya  kurang dari 50 persen.

BACA JUGA:Kepala BKKBN: Perempuan Anemia Berisiko Tinggi Lahirkan Bayi Stuntin

Setelah mendapat penjelasan dari dr. Hasto terkait kegiatan pendataan yang dilakukan BKKBN yang dimutakhirkan setiap tahun, Brian mengatakan pihaknya akan menggunakan data Pendataan Keluarga karena bersifat mikro dan spesifik memuat data "by name by address".

Media Center BKKBN

[email protected]

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BACA JUGA:Hari Kependudukan Dunia 2023, Kepala BKKBN: Masyarakat Jadi Kuat Saat Perempuan dan Anak Diberdayakan

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Sumber: