Kepala BKKBN: Perempuan Anemia Berisiko Tinggi Lahirkan Bayi Stunting
Foto: Kegiatan Kelas Pranikah dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin (Perisa Catin) anggota TNI/Polri di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (05/07/2023).-Tri Wulandari Henny Astuti-
Demikian pula, untuk bersama-sama menyiapkan Generasi Berkualitas, Kementerian Agama dan BKKBN secara khusus telah melaunching Aplikasi Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) pada bulan Maret 2022 di D.I. Yogyakarta.
BACA JUGA:Turunkan Angka Stunting, Wawali Metro Ingatkan Pentingnya Sinergitas OPD
Sementara itu, Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Polda Provinsi Sumatera Selatan dr. Syamsul Bahar, M.Kes menyampaikan Polri sudah melakukan program KB Kes yang sudah berlangsung sudah lama sejak jaman ABRI dulu.
Lalu terakhir ke program penurunann stunting pun sudah kami lakukan dan menjadi bunda dan bapak asuh anak stunting.
"Sedangkan, untuk catin kami sudah fasilitasi taraf kesehatan dalam persiapan untuk pernikahan. yang kami lakukan screening untuk kesehatan salah satunya deteksi penyakit menular, sampai pemeriksaan organ reproduksi," ujar Syamsul.
Dalam Kegiatan ini hadir juga Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti, SE, MT yang menyampaikan laporan, Manager Marketing Kantor Pusat Kimia Farma Laboratorium dan Klinik Ramaditha Ridho Setiawan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Mediheryanto, SH, M.H, Plh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi H. Abadil M.Si, Klinik Kimia Farma, Kimia Farma Diagnostik UB Sumatera dr. Siti Romawati, M.K.M.
Direktur Bina Ketahanan Remaja dr. Victor Palimbong, Founder of Demi Kita Dinar Pandan Sari dan tim.
Media Center BKKBN
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
