Ini Kepala Daerah Usia di Bawah 40 Tahun, Ada Anak Elite PDIP Tapi Bukan Gibran

Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di mana uji materi dilakukan terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. 

Dalam gugatan tersebut MK menyatakan bahwa batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun.

Namun keputusan tersebut dikecualikan bagi yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. 

Nah berikut amar putusan lengkap yang dibacakan : Mengadili. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Kedua, menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

BACA JUGA:Mahfud MD Resmi Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sumber: